Minggu, 13 November 2011
Jumat, 20 Mei 2011
Peninggalan dan Pengaruh Kesultanan Buton
Buton adalah sebuah negeri yang berbentuk pulau dengan letak strategis di jalur pelayaran yang menghubungkan pulau-pulau penghasil rempah di kawasan timur, dengan para pedagang yang berasal dari kawasan barat Nusantara. Karena posisinya ini, Buton sangat rawan terhadap ancaman eksternal, baik dari bajak laut maupun kerajaan asing yang ingin menaklukkannya. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, maka kemudian dibentuk sistem pertahanan yang berlapis-lapis. Lapis pertama ditangani oleh empat Barata, yaitu Wuna, Tiworo, Kulisusu dan Kaledupa. Lapis kedua ditangani oleh empat Matana Sorumba, yaitu Wabula, Lapandewa, Watumotobe dan Mawasangka, sementara lapis ketiga ditangani oleh empat orang Bhisa Patamiana (pertahanan kebatinan).
Peninggalan Kerajaan Buton di masa lalu antara lain benteng keraton yang berlokasi di Wolio itu. Benteng keraton tersebut berbentuk huruf dhal dalam alpabet Arab. Konon, huruf dhal diambil dari huruf terakhir nama Nabi Muhammad. Panjang keliling Benteng Keraton Buton adalah tiga kilometer dengan tinggi rata-rata empat meter dan tebal dua meter. Sedangkan luas seluruh lokasi benteng meliputi 40.911 meter persegi. Benteng berbentuk huruf ‘dal’ dalam aksara Arab ini, disusun dari batu kapur dan pasir. Benteng ini dilengkapi dua belas pintu masuk dan enam belas kubu pertahanan. Banyaknya meriam yang ditempatkan di tiap sisi benteng, menunjukkan masa Kesultanan Buton tidaklah mudah. Ada musuh, ada tamu asing, dan juga ada kerajaan tetangga, yang setiap saat datang sebagai lawan. Di dalam benteng terdapat antara lain batu tempat pijakan kaki kanan raja-raja Buton saat mengucapkan sumpah jabatan, Masjid Agung yang dibangun tahun 1712.
Setelah dua sampai tiga abad berbentuk kerajaan, Buton menjadi kesultanan (pemerintahan Islam) di zaman pemerintahan Sultan Kaimuddin (1542-1568). Sultan ini telah menciptakan filosofi masyarakat Buton dalam kehidupan bernegara yang salah satu butirnya berbunyi, Bolimo karo somanamo lipu (setiap individu harus mengalah demi kepentingan nasional).
Dalam komplek keraton, kediaman sultan tampak jauh lebih sederhana dibanding dengan istana raja-raja di tanah lain. Rumah panggung yang pernah didiami sejumlah sultan dari era yang berbeda, masih tersisa hingga kini. Rumah-rumah itu disebut kamali atau malige. Didalamnya, berbagai benda bersejarah juga masih disimpan, seperti bendera kerajaan yang pernah berkibar megah ratusan tahun lalu. Kesederhanaan ini seperti cermin dari iklim demokrasi yang telah tercipta di Kesultanan Buton, jauh sebelum Indonesia lahir. Meski ada tiga golongan yang berbeda tugas, Sultan Buton tidak selalu diangkat dari keturunan sebelumnya, melainkan tergantung pada rapat anggota dewan legislatif yang berada di tangan golongan Walaka. Beberapa sultan konon dicopot dan dihukum karena di nilai melakukan pelanggaran.
Nuansa Islami amat lekat dengan Kesultanan Buton. Di dalam setiap pengangkatan sultan baru, ada sejumlah ritual yang telah menjadi tradisi. Ada sebuah batu berbentuk tonggak tempat menyimpan air, yang akan dipakai mandi sang calon sultan, sebelum diambil sumpahnya di Masjid Agung dalam kompleks keraton. Sehabis diambil sumpahnya, sang sultan baru dibawa ke batu pengangkatan. Diatas batu yang menyerupai alat kelamin perempuan ini, sang sultan di upacarai seolah-olah baru terlahir kembali. Bentuk batu ini mengingatkan pada lingga yoni, dalam konsep ajaran Hindu.
Masjid Agung keraton. Bangunan segi empat berbentuk tumpeng ini, didirikan pada awal abad delapan belas, pada masa pemerintahan Sultan Sakiuddin Durul Alam. Meski menjadi bagian dari kompleks keraton dalam Kesultanan Buton, wujud bangunan ini tetap terlihat sederhana. Namun sebaliknya, setiap komponen bangunan masjid ini penuh dengan simbol yang kaya akan makna.
Peninggalan Kerajaan Buton di masa lalu antara lain benteng keraton yang berlokasi di Wolio itu. Benteng keraton tersebut berbentuk huruf dhal dalam alpabet Arab. Konon, huruf dhal diambil dari huruf terakhir nama Nabi Muhammad. Panjang keliling Benteng Keraton Buton adalah tiga kilometer dengan tinggi rata-rata empat meter dan tebal dua meter. Sedangkan luas seluruh lokasi benteng meliputi 40.911 meter persegi. Benteng berbentuk huruf ‘dal’ dalam aksara Arab ini, disusun dari batu kapur dan pasir. Benteng ini dilengkapi dua belas pintu masuk dan enam belas kubu pertahanan. Banyaknya meriam yang ditempatkan di tiap sisi benteng, menunjukkan masa Kesultanan Buton tidaklah mudah. Ada musuh, ada tamu asing, dan juga ada kerajaan tetangga, yang setiap saat datang sebagai lawan. Di dalam benteng terdapat antara lain batu tempat pijakan kaki kanan raja-raja Buton saat mengucapkan sumpah jabatan, Masjid Agung yang dibangun tahun 1712.
Setelah dua sampai tiga abad berbentuk kerajaan, Buton menjadi kesultanan (pemerintahan Islam) di zaman pemerintahan Sultan Kaimuddin (1542-1568). Sultan ini telah menciptakan filosofi masyarakat Buton dalam kehidupan bernegara yang salah satu butirnya berbunyi, Bolimo karo somanamo lipu (setiap individu harus mengalah demi kepentingan nasional).
Dalam komplek keraton, kediaman sultan tampak jauh lebih sederhana dibanding dengan istana raja-raja di tanah lain. Rumah panggung yang pernah didiami sejumlah sultan dari era yang berbeda, masih tersisa hingga kini. Rumah-rumah itu disebut kamali atau malige. Didalamnya, berbagai benda bersejarah juga masih disimpan, seperti bendera kerajaan yang pernah berkibar megah ratusan tahun lalu. Kesederhanaan ini seperti cermin dari iklim demokrasi yang telah tercipta di Kesultanan Buton, jauh sebelum Indonesia lahir. Meski ada tiga golongan yang berbeda tugas, Sultan Buton tidak selalu diangkat dari keturunan sebelumnya, melainkan tergantung pada rapat anggota dewan legislatif yang berada di tangan golongan Walaka. Beberapa sultan konon dicopot dan dihukum karena di nilai melakukan pelanggaran.
Nuansa Islami amat lekat dengan Kesultanan Buton. Di dalam setiap pengangkatan sultan baru, ada sejumlah ritual yang telah menjadi tradisi. Ada sebuah batu berbentuk tonggak tempat menyimpan air, yang akan dipakai mandi sang calon sultan, sebelum diambil sumpahnya di Masjid Agung dalam kompleks keraton. Sehabis diambil sumpahnya, sang sultan baru dibawa ke batu pengangkatan. Diatas batu yang menyerupai alat kelamin perempuan ini, sang sultan di upacarai seolah-olah baru terlahir kembali. Bentuk batu ini mengingatkan pada lingga yoni, dalam konsep ajaran Hindu.
Masjid Agung keraton. Bangunan segi empat berbentuk tumpeng ini, didirikan pada awal abad delapan belas, pada masa pemerintahan Sultan Sakiuddin Durul Alam. Meski menjadi bagian dari kompleks keraton dalam Kesultanan Buton, wujud bangunan ini tetap terlihat sederhana. Namun sebaliknya, setiap komponen bangunan masjid ini penuh dengan simbol yang kaya akan makna.
Nama-Nama Kesultana Buton
1. Sultan Murhum (1491-1537 M)
2. Sultan La Tumparasi (1545-1552)
3. Sultan La Sangaji (1566-1570 M)
4. Sultan La Elangi (1578-1615 M)
5. Sultan La Balawo (1617-1619)
6. Sultan La Buke (1632-1645)
7. Sultan La Saparagau (1645-1646 M)
8. Sultan La Cila (1647-1654 M)
9. Sultan La Awu (1654-1664 M)
10. Sultan La Simbata (1664-1669 M)
11. Sultan La Tangkaraja (1669-1680 M)
12. Sultan La Tumpamana (1680-1689 M)
13. Sultan La Umati (1689-1697 M)
14. Sultan La Dini (1697-1702 M)
15. Sultan La Rabaenga (1702 M)
16. Sultan La Sadaha (1702-1709 M)
17. Sultan La Ibi (1709-1711 M)
18. Sultan La Tumparasi (1711-1712M)
19. Sultan Langkariri (1712-1750 M)
20. Sultan La Karambau (1750-1752 M)
21. Sultan Hamim (1752-1759 M)
22. Sultan La Seha (1759-1760 M)
23. Sultan La Karambau (1760-1763 M)
24. Sultan La Jampi (1763-1788 M)
25. Sultan La Masalalamu (1788-1791 M)
26. Sultan La Kopuru (1791-1799 M)
27. Sultan La Badaru (1799-1823 M)
28. Sultan La Dani (1823-1824 M)
29. Sultan Muh. Idrus (1824-1851 M)
30. Sultan Muh. Isa (1851-1861 M)
31. Sultan Muh. Salihi (1871-1886 M)
32. Sultan Muh. Umar (1886-1906 M)
33. Sultan Muh. Asikin (1906-1911 M)
34. Sultan Muh. Husain (1914 M)
35. Sultan Muh. Ali (1918-1921 M)
36. Sultan Muh. Saifu (1922-1924 M)
37. Sultan Muh. Hamidi (1928-1937 M)
38. Sultan Muh. Falihi (1937-1960 M).
2. Sultan La Tumparasi (1545-1552)
3. Sultan La Sangaji (1566-1570 M)
4. Sultan La Elangi (1578-1615 M)
5. Sultan La Balawo (1617-1619)
6. Sultan La Buke (1632-1645)
7. Sultan La Saparagau (1645-1646 M)
8. Sultan La Cila (1647-1654 M)
9. Sultan La Awu (1654-1664 M)
10. Sultan La Simbata (1664-1669 M)
11. Sultan La Tangkaraja (1669-1680 M)
12. Sultan La Tumpamana (1680-1689 M)
13. Sultan La Umati (1689-1697 M)
14. Sultan La Dini (1697-1702 M)
15. Sultan La Rabaenga (1702 M)
16. Sultan La Sadaha (1702-1709 M)
17. Sultan La Ibi (1709-1711 M)
18. Sultan La Tumparasi (1711-1712M)
19. Sultan Langkariri (1712-1750 M)
20. Sultan La Karambau (1750-1752 M)
21. Sultan Hamim (1752-1759 M)
22. Sultan La Seha (1759-1760 M)
23. Sultan La Karambau (1760-1763 M)
24. Sultan La Jampi (1763-1788 M)
25. Sultan La Masalalamu (1788-1791 M)
26. Sultan La Kopuru (1791-1799 M)
27. Sultan La Badaru (1799-1823 M)
28. Sultan La Dani (1823-1824 M)
29. Sultan Muh. Idrus (1824-1851 M)
30. Sultan Muh. Isa (1851-1861 M)
31. Sultan Muh. Salihi (1871-1886 M)
32. Sultan Muh. Umar (1886-1906 M)
33. Sultan Muh. Asikin (1906-1911 M)
34. Sultan Muh. Husain (1914 M)
35. Sultan Muh. Ali (1918-1921 M)
36. Sultan Muh. Saifu (1922-1924 M)
37. Sultan Muh. Hamidi (1928-1937 M)
38. Sultan Muh. Falihi (1937-1960 M).
Selangkah Lagi Provinsi Buton Raya Berdiri
Bau Bau, Pelita
Dalam rangka percepatan pembentukan Provinsi Buton Raya, bertempat di Auditorium Walikota Bau Bau Palagimata diselenggarakan Pertemuan Akbar Pembentukan Provinsi Buton Raya yang dihadiri sejumlah tokoh penggagas berdirinya Provinsi tersebut yaitu Walikota Bau Bau Drs Amirul Tamim, Bupati Buton Sjafei Kahar, Ketua DPR Kab. Buton, dan Ketua DPR Kota Bau Bau Maasra Manarfa.
Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri beberapa tokoh penting yang nantinya akan turut bergabung dalam pembentukan provinsi Buton Raya yaitu Bupati Wakatobi, Ir Hugua, Sekda Buton Utara La Ode Hasirun, Assisten I Sekab Muna La Muda Rongga, Karo Pemerintahan SetProv Sultra (mewakili Gubernur Sultra).
Pertemuan ini juga sendiri dimaksudkan untuk mendengarkan langsung komitmen dari beberapa Anggota legislatif di Jakarta yang nantinya turut memperjuangkan berdirinya Provinsi Buton Raya, mereka adalah Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida, Anggota Komisi IX DPR RI, Djeni Hasmar beserta mereka juga turut hadir Tim Konsultan DPOD Depdagri Ahmad Saur Panjaitan.
Masyarakat yang hadir pada kesempatan tersebut mendengarkan pemaparan dari tokoh-tokoh penting tersebut, dengan sangat antusias mereka menyimak baik bahwa tidak lama lagi Provinsi Buton raya sudah siap berdiri hal ini di paparkan melalui tontonan dokumenter seputar kawasan buton raya, yang juga di barengi dengan penjelasan dari ke semua tokoh tersebut.
Dalam penjelasannya Walikota Bau Bau Amirul Tamim mengatakan Bau Bau mempunyai sejarah penjang yang merupakan bagian dari sejarah nusantara, sejak jaman kesultanan Buton hingga kini Bau Bau menjadi ibukota, dengan potensinya yang melimpah ruah di kawasan ini.
Maka tidak ada alasan bagi tidak berdirinya Provinsi Buton Raya dengan Bau Bau sebagai ibukota, Bau Bau mempunyai sarana dan prasarana yang siap menyambut Provinsi Buton Raya, jadi yang perlu dilakukan adalah fokus pada tujuan dibarengi dengan kebersamaan maka usaha ini akan terbentuk.
Selanjutnya Bupati Buton Sjafei Kahar manyambung bahwa seluruh komponen masyarakat memperlihatkan apresiasi positif dan dukungangan yang besar terhadap pembentukan Provinsi Buton Raya bahkan Gubernur Sultra sendiri lah yang mendukung terbentuknya Provinsi Buton Raya.
Sekretaris Kabupaten Muna yang mewakili Pemerintah Kabupaten Muna mangatakan bahwa sebenarnya masyarakat Muna juga siap bergabung denagan Provinsi Buton Raya namun untuk itu perlu ada pembahasan yang lebih lanjut demikian ia mewakili suara masyarakat Muna. Sedangkan menurut Bupati Wakatobi Hugua sebenarnya hal ini bukanlah membentuk Provinsi baru melainkan mengembalikan provinsi yang telah lama ada, maka ketika Provinsi Buton Raya terbentuk maka Wakatobi adalah surganya, demikian ia mewakili masyarakat Wakatobi.
La Ode Ida yang merupakan wakil dari DPD RI mengatakan bahwa pembentukan Provinsi Buton Raya sangat istimewa karena rakyat tidak perlu bersusah payah menyampaikan aspirasi melainkan para pemimipin sangat aspiratif dalam hal ini, jadi sangat jelas bahwa Provinsi Buton Raya tidak lama lagi dapat terwujud.
Djeni Hasmar sebagai anggota DPR RI mengatakan bahwa Ali Mazi sebagai mantan Gubernur Sultra memberi support bagi pembentukan Provinsi Buton Raya, yang akan di barengi dengan dukungan dari anggota DPD Sultra.
Terakhir pertemuan ini mendengarkan langsung pemaparan dari Tim Konsultan DPOD Depdagri Ahmad Saur Panjaitan yang menerangkan tentang berbagai syarat, indikator, penilaian dan skorsing dan lainnya yang di butuhkan untuk membentuk suatu Provinsi.
Maka dalam hal ini Provinsi Buton Raya sudah memenuhi semua unsur tersebut, jadi tidaka ada alasan lagi bagi tidak terbentuknya Provinsi Buton Raya. Mengakhiri pertemuan Akbar tersebut diadakan jamuan makan siang dengan para wartawan dari berbagai media yang ada di kota Bau Bau.(djeri)
Dalam rangka percepatan pembentukan Provinsi Buton Raya, bertempat di Auditorium Walikota Bau Bau Palagimata diselenggarakan Pertemuan Akbar Pembentukan Provinsi Buton Raya yang dihadiri sejumlah tokoh penggagas berdirinya Provinsi tersebut yaitu Walikota Bau Bau Drs Amirul Tamim, Bupati Buton Sjafei Kahar, Ketua DPR Kab. Buton, dan Ketua DPR Kota Bau Bau Maasra Manarfa.
Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri beberapa tokoh penting yang nantinya akan turut bergabung dalam pembentukan provinsi Buton Raya yaitu Bupati Wakatobi, Ir Hugua, Sekda Buton Utara La Ode Hasirun, Assisten I Sekab Muna La Muda Rongga, Karo Pemerintahan SetProv Sultra (mewakili Gubernur Sultra).
Pertemuan ini juga sendiri dimaksudkan untuk mendengarkan langsung komitmen dari beberapa Anggota legislatif di Jakarta yang nantinya turut memperjuangkan berdirinya Provinsi Buton Raya, mereka adalah Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida, Anggota Komisi IX DPR RI, Djeni Hasmar beserta mereka juga turut hadir Tim Konsultan DPOD Depdagri Ahmad Saur Panjaitan.
Masyarakat yang hadir pada kesempatan tersebut mendengarkan pemaparan dari tokoh-tokoh penting tersebut, dengan sangat antusias mereka menyimak baik bahwa tidak lama lagi Provinsi Buton raya sudah siap berdiri hal ini di paparkan melalui tontonan dokumenter seputar kawasan buton raya, yang juga di barengi dengan penjelasan dari ke semua tokoh tersebut.
Dalam penjelasannya Walikota Bau Bau Amirul Tamim mengatakan Bau Bau mempunyai sejarah penjang yang merupakan bagian dari sejarah nusantara, sejak jaman kesultanan Buton hingga kini Bau Bau menjadi ibukota, dengan potensinya yang melimpah ruah di kawasan ini.
Maka tidak ada alasan bagi tidak berdirinya Provinsi Buton Raya dengan Bau Bau sebagai ibukota, Bau Bau mempunyai sarana dan prasarana yang siap menyambut Provinsi Buton Raya, jadi yang perlu dilakukan adalah fokus pada tujuan dibarengi dengan kebersamaan maka usaha ini akan terbentuk.
Selanjutnya Bupati Buton Sjafei Kahar manyambung bahwa seluruh komponen masyarakat memperlihatkan apresiasi positif dan dukungangan yang besar terhadap pembentukan Provinsi Buton Raya bahkan Gubernur Sultra sendiri lah yang mendukung terbentuknya Provinsi Buton Raya.
Sekretaris Kabupaten Muna yang mewakili Pemerintah Kabupaten Muna mangatakan bahwa sebenarnya masyarakat Muna juga siap bergabung denagan Provinsi Buton Raya namun untuk itu perlu ada pembahasan yang lebih lanjut demikian ia mewakili suara masyarakat Muna. Sedangkan menurut Bupati Wakatobi Hugua sebenarnya hal ini bukanlah membentuk Provinsi baru melainkan mengembalikan provinsi yang telah lama ada, maka ketika Provinsi Buton Raya terbentuk maka Wakatobi adalah surganya, demikian ia mewakili masyarakat Wakatobi.
La Ode Ida yang merupakan wakil dari DPD RI mengatakan bahwa pembentukan Provinsi Buton Raya sangat istimewa karena rakyat tidak perlu bersusah payah menyampaikan aspirasi melainkan para pemimipin sangat aspiratif dalam hal ini, jadi sangat jelas bahwa Provinsi Buton Raya tidak lama lagi dapat terwujud.
Djeni Hasmar sebagai anggota DPR RI mengatakan bahwa Ali Mazi sebagai mantan Gubernur Sultra memberi support bagi pembentukan Provinsi Buton Raya, yang akan di barengi dengan dukungan dari anggota DPD Sultra.
Terakhir pertemuan ini mendengarkan langsung pemaparan dari Tim Konsultan DPOD Depdagri Ahmad Saur Panjaitan yang menerangkan tentang berbagai syarat, indikator, penilaian dan skorsing dan lainnya yang di butuhkan untuk membentuk suatu Provinsi.
Maka dalam hal ini Provinsi Buton Raya sudah memenuhi semua unsur tersebut, jadi tidaka ada alasan lagi bagi tidak terbentuknya Provinsi Buton Raya. Mengakhiri pertemuan Akbar tersebut diadakan jamuan makan siang dengan para wartawan dari berbagai media yang ada di kota Bau Bau.(djeri)
Provinsi Buton Raya Disahkan
Rabu (6/8) kemarin mungkin akan menjadi tonggak sejarah bagi eksistensi Buton Raya. Perjalanan panjang penuh liku guna mewujudkan lahirnya provinsi baru akhirnya mendapat legitimasi setelah DPRD Provinsi menyetujui penetapan Raperda tentang persetujuan pembentukan Provinsi Buton Raya.
Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara dalam sambutannya mengatakan penetapan Buton Raya memiliki nilai historis tersendiri, apalagi selama 44 tahun berdiri, kini telah lahir wilayah otonom baru. Dikatakan Provinsi Buton Raya merupakan strategi untuk mempercepat akselerasi dalam mengejar ketertinggalan pembangunan. "Pemekaran Buton Raya bukan berarti pemisahan kultur dan budaya," tuturnya.
Pasangan Saleh Lasata ini punya sedikit catatan penting perihal Provinsi Buton Raya, agar dalam perjalanannya tidak terlalu mempersoalkan siapa yang bakal menjadi pelaksana Gubernur." Tidak usah berpolemik yang kemudian timbul riak-riak penolakan," sambung Nur Alam, perihal wacana pelaksana Gubernur.
Berdasarkan Undang-Undang kata Nur Alam maka Gubernur induk memiliki kapasitas untuk menentukan dan mengusulkan pejabat pelaksana Gubernur ke Mendagri, namun dalam masalah ini lanjut dia dirinya akan bersikap independen dan tidak terpengaruh suara-suara pembisik.
Rekomendasi DPRD Sultra mendapat apresiasi dari Wali Kota Baubau, Amirul Tamim. Kader PPP ini menandaskan sejak awal enam kabupaten/kota memang telah menunjukan kesiapan akan pembentukan Provinsi Buton Raya, baik dari penetapan ibukota, infrastruktur, dan Sumber daya manusia.
Rasa optimis jika Provinsi Buton Raya dapat disahkan pada tahun 2010 disampaikan Hj Waode Maasra Manaarfa, Ketua DPRD Baubau. Dikatakan sekitar 50-an orang anggota komisi II DPR RI dari semua fraksi telah memberi dukungan akan lahirnya provinsi baru di jazirah Sulawesi. " Sesuai tatib hak inisiatif DPR hanya disampaikan 13 anggota. Insya Allah, sesudah pemilihan presiden-wakil presiden, Buton Raya mendapat persetujuan," timpalnya, sembari menambahkan bila persoalan administrasi sudah tidak ada hal yang mengganjal.
Sebelumnya, lima fraksi DPRD provinsi yakni Fraksi Partai Golkar, PPP, Kebersamaan, Amanat Kemerdekaan, dan Fraksi PKS menyampaikan pendapat bersama yang disampaikan Ryha Madi. Salah satu anggota Pansus Buton Raya ini menandaskan pemekaran Provinsi Sultra dengan membentuk daerah otonom Provinsi Buton Raya dapat dilakukan sesuai dengan UU no 32 tahun 2004 tentang pemilihan daerah. Dan syarat-syarat tehnis yang mencakup faktor ekonomi, sosial, politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. " Ditinjau dari aspek fisik wilayah dan dukungan jumlah kabupaten/kota, lokasi ibukota pada daerah-daerah bakal dimekarkan sesuai UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah," papar Ryha Madi, yang juga anggota komisi B ini.
Sementara itu, usai penyampaian pendapat bersama, Kadir Ole, Wakil Ketua DPRD yang juga selaku pimpinan sidang langsung mengesahkan Raperda dalam suatu surat keputusan bernomor 06 tahun 2008 tentang persetujuan pembentukan Provinsi Buton Raya. Dalam rekomendasi ini disetujui dengan cakupan enam wilayah/kota yakni, Kabupaten Buton, Wakatobi, Buton Utara, Kota Baubau, calon kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton Tengah, dengan calon ibukota berkedudukan di Kota Baubau.
Dukungan pemekaran Buton Raya juga disampaikan La Ode Ida Wakil Ketua DPD RI dan La Ode Djeni Hasmar Anggota DPR RI. Keduanya mengaku siap mempersiapkan pemekaran Buton Raya di pusat. "Sejak awal kami mendukung aspirasi warga kepulauan maupun daratan yang inginkan pemekaran Buton Raya. Apalagi Raperda-nya sudah ditetapkan gubernur bersama DPRD," ujar La Ode Ida, salah satu penggagas Buton Raya.
Hal senada disampaikan Djeni. Sebagai anggota DPR RI pihaknya akan membantu mendorong percepatan Provinsi Buton Raya. Raperda yang dihasilkan adalah persyaratan administrasi untuk dilanjutkan ke Depdagri dan DPR RI. Soal cakupan wilayah yang juga disyaratkan harus lima kabupaten dalam proses ke depannya. "Saya dan Rustam Tamburaka akan menyampaikan dalam paripurna. Pleno berikutnya tinggal tanggapan fraksi fraksi soal Buton Tengah dan Buton Selatan dan Buton Raya tentunya setelah asas penetapan legislatif dewan. Saat ini Buton Raya tinggal menunggu hasil kegiatan teknis sehingga upaya ke depan adalah menggenjot Buton Tengah dan Buton Selatan untuk memenuhi cakupan wilayah Buton Raya," terangnya.
Ditambahkan La Atjeh Amin, anggota DPRD Sultra. Katanya, soal nama Buton Raya sifatnya sudah paten, termasuk ibu kota Buton Raya yang terletak di Baubau. Tinggal komitmen semua pihak terkait untuk mengawal pemekaran cepat disetujui pusat.(m2/emi/ong)
Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara dalam sambutannya mengatakan penetapan Buton Raya memiliki nilai historis tersendiri, apalagi selama 44 tahun berdiri, kini telah lahir wilayah otonom baru. Dikatakan Provinsi Buton Raya merupakan strategi untuk mempercepat akselerasi dalam mengejar ketertinggalan pembangunan. "Pemekaran Buton Raya bukan berarti pemisahan kultur dan budaya," tuturnya.
Pasangan Saleh Lasata ini punya sedikit catatan penting perihal Provinsi Buton Raya, agar dalam perjalanannya tidak terlalu mempersoalkan siapa yang bakal menjadi pelaksana Gubernur." Tidak usah berpolemik yang kemudian timbul riak-riak penolakan," sambung Nur Alam, perihal wacana pelaksana Gubernur.
Berdasarkan Undang-Undang kata Nur Alam maka Gubernur induk memiliki kapasitas untuk menentukan dan mengusulkan pejabat pelaksana Gubernur ke Mendagri, namun dalam masalah ini lanjut dia dirinya akan bersikap independen dan tidak terpengaruh suara-suara pembisik.
Rekomendasi DPRD Sultra mendapat apresiasi dari Wali Kota Baubau, Amirul Tamim. Kader PPP ini menandaskan sejak awal enam kabupaten/kota memang telah menunjukan kesiapan akan pembentukan Provinsi Buton Raya, baik dari penetapan ibukota, infrastruktur, dan Sumber daya manusia.
Rasa optimis jika Provinsi Buton Raya dapat disahkan pada tahun 2010 disampaikan Hj Waode Maasra Manaarfa, Ketua DPRD Baubau. Dikatakan sekitar 50-an orang anggota komisi II DPR RI dari semua fraksi telah memberi dukungan akan lahirnya provinsi baru di jazirah Sulawesi. " Sesuai tatib hak inisiatif DPR hanya disampaikan 13 anggota. Insya Allah, sesudah pemilihan presiden-wakil presiden, Buton Raya mendapat persetujuan," timpalnya, sembari menambahkan bila persoalan administrasi sudah tidak ada hal yang mengganjal.
Sebelumnya, lima fraksi DPRD provinsi yakni Fraksi Partai Golkar, PPP, Kebersamaan, Amanat Kemerdekaan, dan Fraksi PKS menyampaikan pendapat bersama yang disampaikan Ryha Madi. Salah satu anggota Pansus Buton Raya ini menandaskan pemekaran Provinsi Sultra dengan membentuk daerah otonom Provinsi Buton Raya dapat dilakukan sesuai dengan UU no 32 tahun 2004 tentang pemilihan daerah. Dan syarat-syarat tehnis yang mencakup faktor ekonomi, sosial, politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. " Ditinjau dari aspek fisik wilayah dan dukungan jumlah kabupaten/kota, lokasi ibukota pada daerah-daerah bakal dimekarkan sesuai UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah," papar Ryha Madi, yang juga anggota komisi B ini.
Sementara itu, usai penyampaian pendapat bersama, Kadir Ole, Wakil Ketua DPRD yang juga selaku pimpinan sidang langsung mengesahkan Raperda dalam suatu surat keputusan bernomor 06 tahun 2008 tentang persetujuan pembentukan Provinsi Buton Raya. Dalam rekomendasi ini disetujui dengan cakupan enam wilayah/kota yakni, Kabupaten Buton, Wakatobi, Buton Utara, Kota Baubau, calon kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton Tengah, dengan calon ibukota berkedudukan di Kota Baubau.
Dukungan pemekaran Buton Raya juga disampaikan La Ode Ida Wakil Ketua DPD RI dan La Ode Djeni Hasmar Anggota DPR RI. Keduanya mengaku siap mempersiapkan pemekaran Buton Raya di pusat. "Sejak awal kami mendukung aspirasi warga kepulauan maupun daratan yang inginkan pemekaran Buton Raya. Apalagi Raperda-nya sudah ditetapkan gubernur bersama DPRD," ujar La Ode Ida, salah satu penggagas Buton Raya.
Hal senada disampaikan Djeni. Sebagai anggota DPR RI pihaknya akan membantu mendorong percepatan Provinsi Buton Raya. Raperda yang dihasilkan adalah persyaratan administrasi untuk dilanjutkan ke Depdagri dan DPR RI. Soal cakupan wilayah yang juga disyaratkan harus lima kabupaten dalam proses ke depannya. "Saya dan Rustam Tamburaka akan menyampaikan dalam paripurna. Pleno berikutnya tinggal tanggapan fraksi fraksi soal Buton Tengah dan Buton Selatan dan Buton Raya tentunya setelah asas penetapan legislatif dewan. Saat ini Buton Raya tinggal menunggu hasil kegiatan teknis sehingga upaya ke depan adalah menggenjot Buton Tengah dan Buton Selatan untuk memenuhi cakupan wilayah Buton Raya," terangnya.
Ditambahkan La Atjeh Amin, anggota DPRD Sultra. Katanya, soal nama Buton Raya sifatnya sudah paten, termasuk ibu kota Buton Raya yang terletak di Baubau. Tinggal komitmen semua pihak terkait untuk mengawal pemekaran cepat disetujui pusat.(m2/emi/ong)
Koalisi Parpol Persiapkan Hadapi Pilkada
PASARWAJO- Meski pemilihan kepala daerah (Pilkada) Buton setahun lebih lagi, namun koalisi Parpol Buton Bersatu sudah menggalang kekuatan. Parpol tersebut diantaranya PBR, PPDI, Barnas, PKNU, Pakar Pangan, dan PMB. Dari gabungan Parpol itu diperdiksi telah mencapai 15,3 persen.
Menurut Koordinator Koalisi Parpol Buton Bersatu, H Zariun SH Parpol non set tersebut telah menggelar deklarasi. Hasilnya lahir kesepakatan yang berbentuk pernyataan sikap ditandatangani 11 partai. Tujuannya lanjut Zariun, untuk persiapan penjaringan asprisi pada Pilkada tahun 2011 mendatang. Karena sesuai jadwal masa penjaringan tinggal sembilan bulan.
“Walaupun secara resmi dilakukan kemarin (Sabtu, 17/10 ) namun sebelumnya sudah ada pembicaraan antara satu sama lain. Jadi kalau selama ini ada yang beranggapan koalisi Patai Buton Bersatu itu retak, itu tidak benar. Malah sekarang jadi Solid menyatakan sikap menjadi satu kekuatan,” ungakpany.
Adapun figur Balon, jelasnya, akan lahir dari kualisi tersebut. Tetapi koalisi tetap membuka diri untuk calon dari luar selama memenuhi syarat. Adapun syaratnya akan ditentukan kemudian. Salah satu syarat dikenal masyarakat dan mengenal masyarakatnya serta punya kepedulian. Dan lebih utama bisa membangun daerah.
“Tetap kita bangun komunikasi dengan partai lain, baik yang non shet maupun shet. Masih membuka diri kepada partai-partai lain untuk masuk pada kualisi bersatu,” paparnya. Namun untuk pesiapan Pilkada pihakan mulai merancang, karena pengalaman Pilkada yang lalu para Calon sudah harus dipersiapkan.
Dalam deklarasi itu juga, tambahnya telah terbentuk dua poko yang ditempatkan di Baubau di Pasarwajo. Partai yang menghadiri diklat tersebut antara lain, Barnas diwakili La Siara, PBR (Muhammad Zariun), PPDI dan, PMB (Judiman). (din/mus)
Menurut Koordinator Koalisi Parpol Buton Bersatu, H Zariun SH Parpol non set tersebut telah menggelar deklarasi. Hasilnya lahir kesepakatan yang berbentuk pernyataan sikap ditandatangani 11 partai. Tujuannya lanjut Zariun, untuk persiapan penjaringan asprisi pada Pilkada tahun 2011 mendatang. Karena sesuai jadwal masa penjaringan tinggal sembilan bulan.
“Walaupun secara resmi dilakukan kemarin (Sabtu, 17/10 ) namun sebelumnya sudah ada pembicaraan antara satu sama lain. Jadi kalau selama ini ada yang beranggapan koalisi Patai Buton Bersatu itu retak, itu tidak benar. Malah sekarang jadi Solid menyatakan sikap menjadi satu kekuatan,” ungakpany.
Adapun figur Balon, jelasnya, akan lahir dari kualisi tersebut. Tetapi koalisi tetap membuka diri untuk calon dari luar selama memenuhi syarat. Adapun syaratnya akan ditentukan kemudian. Salah satu syarat dikenal masyarakat dan mengenal masyarakatnya serta punya kepedulian. Dan lebih utama bisa membangun daerah.
“Tetap kita bangun komunikasi dengan partai lain, baik yang non shet maupun shet. Masih membuka diri kepada partai-partai lain untuk masuk pada kualisi bersatu,” paparnya. Namun untuk pesiapan Pilkada pihakan mulai merancang, karena pengalaman Pilkada yang lalu para Calon sudah harus dipersiapkan.
Dalam deklarasi itu juga, tambahnya telah terbentuk dua poko yang ditempatkan di Baubau di Pasarwajo. Partai yang menghadiri diklat tersebut antara lain, Barnas diwakili La Siara, PBR (Muhammad Zariun), PPDI dan, PMB (Judiman). (din/mus)
Langganan:
Komentar (Atom)